Media Hiburan dan Informasi

DPRD Setujui Raperda RTRW 2019-2039 Pemkab Trenggalek

RADIOBOSSFM.COM- DPRD Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan Persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2039. Persetujuan Perda di laksanakan di graha paripurna DPRD Trenggalek, Rabu (23/12/2020). Raperda tersebut yang sebelumnya telah melewati sejumlah prosedur dan telah dibahas oleh Pansus I DPRD Trenggalek.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dikonfirmasi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek menyampaikan, penetapan Raperda RTRW menjadi Perda ini menjadi sebuah kepastian hukum.

“Sebelumnya banyak yang melakukan pengajuan perijinan di RTRW yang lama, akan tetapi karena delineasi peta kawasanya belum menyesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan, sehingga belum bisa mendapatkan izin, padahal di di substansi RTRW yang baru sesuai peta geospasial dari Kementerian LHK itu bisa masuk,” terangnya.

Arifin juga menegaskan untuk Perda RTRW yang saat ini tidak memasukkan peta kawasan tambang di Kabupaten Trenggalek, meskipun menurutnya ada daerah daerah yang bisa di tambang dengan suatu syarat. Akan tetapi di Perda RTRW yang sekarang tidak memunculkannya. Arifin beralasan karena ia menginginkan sebuah orientasi yang lebih kepada pembangunan ekonomi yang inklusif dan pro terhadap lingkungan.

Pada Perda ini termasuk diantaranya mengatur adanya reservsi atau perlindungan terhadap beberapa kawasan kars yang ada di Kabupaten Trenggalek juga di munculkan di Peta RTRW.

“Saya rasa di RTRW yang baru ini akan balance antara kepentingan presidential atau kepentingan pemukiman, kawasan pertanian berkelanjutan, kawasan pertumbuhan ekonomi serta perlindungan lingkungan,” ujar Bupati Arifin.

Perda RTRW ini, Nur Arifin mengatakan akan berlaku dalam 20 tahun ke depan. Yang selanjutnya akan mendetailkan dengan membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan diupayakan semaksimal mungkin agar RDTR nantinya bisa aplikasikan dalam platform digital. Sehingga masyarakat ataupun investor yang mau membeli tanah di suatu wilayah bisa melihat terlebih dulu untuk apa peruntukanya. Sehingga tidak ada lagi yang memohon di loloskan perijinanya padahal sesuai RTRW tidak memungkinkan.

Hal tersebut menurut Arifin juga merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan untuk mempermudah dalam hal perijinan. Ia juga mengakui masih adanya beberapa catatan permasalahan yang belum terselesaikan. Diantaranya terkait peraturan peralihan.

“Ada masyarakat yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) akan tetapi di delenasi peta digitalnya masuk dikawasan perhutani,” ungkapnya.

Atas permasalahan tersebut Bupati Arifin mengatakan akan terus mencari solusi melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Balai KPH Yogyakarya untuk melakukan penarikan garis batas atau delinasi poligonal. (pit)

Berita Lainya