Media Hiburan dan Informasi

Izin Pembelajaran Tatap Muka di Serahkan ke Pemda, Ini Alasan Nadiem Makarim

RADIOBOSSFM.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menjelaskan, kebijakan pembelajaran tatap muka mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 (Januari 2021) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Mendikbud Nadiem Makarim beralasan, pemda di nilai yang paling memahami kondisi, kebutuhan dan kapasitas di daerahnya yang setiap kecamatan atau desa kondisinya sangat variatif antara satu dengan lainnya.

Maka dari itu Mendikbud Nadiem berpesan, pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus mempertimbangan holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah masing masing.

“Kewenangan kewenangan kepada pemerintah daerah / Kanwil / Kantor Kemenag untuk menentukan izin pembelajaran tatap di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak atau bertahap, tergantung kepada kesiapan dari masing masing kepala daerah berdasarkan diskersi kepala daerahnya berdasarkan evaluasi kepala daerah,” ucap Nadiem pada kanal YouTube resmi Kemendikbud, Jumat (20/11/2020) lalu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menambahkan, pada zona risiko dari Satgas Covid-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Nadiem Makarim bilang, pembelajaran tatap muka dibolehkan namun tidak diwajibkan.

Ia menjelaskan, dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka dimulai dari Pemda / Kanwil / Kantor Kemenag. Selanjutnya izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua.

Tingkat informasi dari kondisi yang ada, menjadi faktor utama yang diperlukan untuk di jadikan bahan pertimbangan pemda dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka.

Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan. Hal itu berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau bulan Januari 2021.

Nadiem menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan izin tiga pihak yakni Pemda, kepala sekolah dan komite sekolah dan juga orang tua. Selain itu pihak sekolah juga harus memenuhi enam daftar periksa, yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih dan layak serta sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penyanitasi tangan), mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan masker, memiliki thermogun, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan (yang memiliki komorbid tidak terkontrol, memiliki akses transportasi yang aman, dan tidak ada riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi), serta mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

Menteri Nadiem juga menjelaskan dampak negatif akibat anak yang terlalu lama belajar dari rumah, yaitu terjadinya ketidakoptimalan pertumbuhan serta risiko kerugian belajar. Selain itu, ada pula dampak negatif seperti tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak stres.

“Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif pada anak. Semisal ancaman putus sekolah karena anak harus bekerja dan karena persepsi orang tua,” sambung Nadiem.