RADIOBOSSFM.COM
Take a fresh look at your lifestyle.

Jelang Lebaran, Pemkab Trenggalek Larang ASN Terima Parsel

RADIOBOSSFM– Menindaklanjuti himbauan KPK sebagai upaya pencegahan adanya gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri Pemkab Trenggalek menerbitkan surat edaran Bupati nomor : 700/883/406.008/2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan tertanggal 22 Mei 2019.

Plt. Bupati Trenggalek M Nur Arifin, Sabtu, (25/05/2019)  pada awak media mengatakan, KPK telah memberikan surat edaran, bahwasannya pemberian parsel atau bingkisan kepada PNS yang berhubungan dengan jabatannya itu termasuk gratifikasi. Karena termasuk gratifikasi maka sudah sepantasnya untuk kita hindari. “Itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai Aparatur Pemerintah,” tutur Arifin. 

Sesuai dengan edaran ini pegawai/ penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/ parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasalnya penerimaan gratifikasi dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik dan resiko sanksi pidana.

Berdasarkan UU 20 tahun 2001, apabila PNS/ Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Hal yang dilarang lainnya, diantaranya permintaan dana sumbangan dan atau hadiah sebagai THR baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara.
Dalam surat edaran Bupati ini, gratifikasi yang berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluarsa bisa disalurkan sebagai bantuan sosial, dengan tetap melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

Selain gratifikasi, Bupati juga memerintahkan kepada pimpinan instansi atau lembaga pemerintah untuk melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi sepertihalnya operasional untuk kegiatan mudik lebaran.
Kabupaten Trenggalek merupakan satu diantaranya dari 37 Pemerintah Daerah, Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang mendapat apresiasi dari KPK yang telah menindaklanjuti surat edaran KPK terkait dengan tolak gratifikasi, tidak menerima parsel atau bingkisan dalam bentuk lainnya.

 

Berita Lainya

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.