Media Hiburan dan Informasi

Ketua PCNU Trenggalek Dukung Penuh Keputusan Pemerintah Bubarkan Ormas FPI

RADIOBOSSFM.COM, Trenggalek– Ketua PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Trenggalek, KH. Fatchulloh Sholeh mendukung penuh keputusan pemerintah yang secara resmi telah melarang segala aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI). KH. Fatchulloh Sholeh berharap, dengan keputusan pemerintah membubaran ormas FPI ini akan bisa membawa kebaikan bersama dan keutuhan NKRI.

“Saya selaku Ketua PCNU Trenggalek mendukung keputusan pemerintah dalam pembubaran FPI demi kebaikan dan ketentraman kita bersama, demi keutuhan NKRI. Merdeka!,” tegas Gus Loh sapaan akrab KH. Fatchulloh Sholeh dalam sebuah unggahan video yang tersebar diberbagai platform media sosial, Rabu (30/12).

Perlu di ketahui, pemerintah telah secara resmi melarang segala aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI). Ormas pimpinan Rizieq Syihab itu tak lagi mengurus izin pendirian ormas di Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). 

Pelarangan kegiatan FPI itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/2020). FPI telah dianggap melanggar sejumlah aturan di antaranya kerap melakukan sweeping dan disebut-sebut mendukung pembaiatan ISIS di Indonesia.

“Sesuai putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Menkopolhukam Mahfud MD.

Pemerintah juga menyebut, sebanyak 35 anggota dan pengurus FPI pernah terlibat tindak pidana terorisme maupun tindak pidana umum.

Rapat pembubaran FPI ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara di antaranya Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz dan sejumlah menteri lainnya.

Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam konferensi persnya, membacakan 7 poin larangan pemerintah untuk FPI.

Pertama, menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai diatur dalam peraturan undang-undang secara de jure telah bubar sebagai ormas. 

Kedua, FPI sebagai organisasi de Jure telah bubar, pada kenyataanya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman ketertiban umum

Ketiga, Melarang kegiatan dan simbol FPI dalam wilayah NKRI.

Keempat, Jika terjadi pelanggaran sesuai yang dijabarkan dalam diktum di atas, maka aparat penegak hukum akan langsung menghentikan kegiatan FPI

Kelima, meminta masyarakat tidak terpengaruh dalam kegiatan dan penggunaan simbol FPI serta melapor ke aparat penegak hukum setiap kegiatan dan penggunaan atribut FPI. 

Keenam, kementerian lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini, agar melakukan koordinasi, dan mengambil langkah penegakkan hukum sesuai peraturan UU. 

Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. 

Dengan adanya keputusan ini, nasib FPI di bawah pimpinan Rizieq Shihab, tidak memiliki legal standing.

Berita Lainya