Media Hiburan dan Informasi

Rentan Kerawanan, Komisi I DPRD Trenggalek soroti SK Panitia Pilkades yang Belum Terbit

Bossfm917.com Pilkades serentak di Kabupaten Trenggalek tahun 2019, akan dilaksanakan tanggal 9 Februari mendatang. Namun ironisnya SK panitia penyelanggaraan Pilkades serentak di Kabupaten Trenggalek hngga kini belumada .

Belum adanya SK tersebut diketahui saat Komisi I DPRD Trenggalek mengundang jajaran PMD dan Camat dalam Rapat koordinasi persiapan Pilkades Februari nanti, yang akan diikutinya 132 Desa se-Kabupaten Trengggalek.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Samsuri, usai Rapat di Gedung DPRD Trenggalek, Jum’at (11/1/2019) mengatakan, rapat tersebut digelar untuk mengetahui bagaimana kesiapan OPD penyelenggara atau pelaksana. Selain kesiapan penyelenggaraan, Komisi I DPRD juga ingin mengetahui sejauhmana kesiapan dalam mengantisipasi sekecil apapun imbrio yang berpotensi memunculkan masalah, serta menghimbau untuk segera diselesaikan. Dengan harapan , dalam pelaksanaan pilkades nanti bisa berjalan, lancar aman dan sukses.

Samsuri menambahkan, saat ini yang menjadi PR untuk dilaksanakan adalah SK panitia dari Bupati, karena SK panitia sampai saat ini memang belum ada. SK nya belum ada, tapi panitianya sudah bekerja.
“Mestinya SK tersebut harus sudah ada ketika tahapan pilkades ini dilaksanakan. Kerana saat ini juga memasuki tahap mendekati pilkades,” ungkap Samsuri.

Selain belum terbitnya SK, masalah lain yaitu terkait PJ Kepala Desa disaat Kepala Desa mengajukan cuti. Dari pihak Desa samsuri mengatakan ada sedikit keterlambatan proses pengajuan cuti dan pengajuan PJ. Dari masalah tersebut maka juga dibahas untuk adakan regulasi terkait ketetapan cuti.
“Seharusnya pada saat H-1 pelaksanaan pilkades, calon sudah harus melakukan cuti. Namun jika pengajuan cuti tersebut dilaksanakan H-1 juga tidak akan bisa,” Ucap Samsuri.

Karena cuti berlaku ketika ada surat keputusan, dan apa mungkin sehari bisa menerima laporan cuti sekaligus langsung memberikan keputusan.
“Maka disarankan PMD membuat edaran yang memberikan maksimal batasan pengajuan cuti, berikut juga pengajuan PJ. Sebenarnya pengajuan cuti sudah ada yang berjalan, namun alangkah baiknya ada batas maksimal sehingga bisa berjalan dengan baik,” Pungkasnya.

Berita Lainya