RADIOBOSSFM, TRENGGALEK– DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pembahasan itu, dua isu utama yang paling menonjol adalah perbaikan infrastruktur jalan dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pengurangan dana transfer pusat mencapai Rp153 miliar, yang dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam mendanai berbagai program prioritas. Padahal, masyarakat saat ini sangat menantikan perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup berat.
Meski demikian, masih ada kabar baik. Menurut data pemerintah daerah, terdapat tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp15 miliar untuk Tunjangan Profesi Guru, serta hasil lobi Bupati Trenggalek ke pemerintah pusat yang membuahkan DAK fisik sekitar Rp19 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa isu efisiensi anggaran dan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan besar dalam pandangan fraksi.
“Dari teman-teman fraksi, banyak yang menanyakan tentang efisiensi dari pusat dan kondisi infrastruktur. Jadi ada dua hal besar yang menjadi perhatian,” ujar Doding usai memimpin rapat paripurna DPRD, Jumat (10/10/2025).
Doding menjelaskan, penurunan dana transfer pusat mencakup beberapa pos utama, antara lain dana desa yang berkurang Rp24 miliar, dana bagi hasil turun Rp47 miliar, serta insentif fiskal sebesar Rp31 miliar yang tahun ini tidak diterima daerah. Selain itu, dana bagi hasil sumber daya alam juga menurun sekitar Rp14 miliar, sementara biaya gaji PPPK rekrutan baru harus ditanggung daerah sendiri senilai Rp43 miliar.
Namun di sisi lain, Doding mengapresiasi langkah cepat bupati yang berhasil mendapatkan tambahan DAK infrastruktur senilai Rp19 miliar.
“Alhamdulillah, Pak Bupati gercep ke Jakarta untuk melakukan lobi. Akhirnya kita dapat tambahan Rp19 miliar untuk perbaikan jalan,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Doding mencatat, meski ada tambahan DAK, APBD Trenggalek tetap berkurang sekitar Rp120 miliar.
“Kalau kita harus mengencangkan ikat pinggang, ya harus kita lakukan. Yang penting program kerakyatan tidak terpotong. Justru belanja infrastruktur harus ditambah agar masyarakat tidak merasakan dampaknya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara menambahkan bahwa pengurangan dana transfer ini merupakan kebijakan nasional yang berdampak pada semua daerah.
“Hampir semua fraksi menyoroti infrastruktur. Penurunan dana transfer memang sekitar Rp150 miliar, tapi berkat upaya lobi ke pusat bisa ditekan menjadi sekitar Rp120 miliar,” jelasnya.
Pemerintah dan DPRD Trenggalek kini tengah menyusun strategi efisiensi dan skema pembiayaan tambahan, termasuk opsi pinjaman daerah, agar total APBD 2026 dapat mencapai sekitar Rp1,9 triliun tanpa mengorbankan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
