radiobossfm.com, Trenggalek – DPRD kabupaten trenggalek menggelar rapat bersama dengan pihak executive terkait pembahasan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Trenggalek tahun anggaran 2022.kali ini rapat di gelar di ruang aula,lantai 1 kantor DPRD trenggalek. kamis,(13/4/2023).
Pimpinan rapat, sukarudin.usai rapat menjelaskan bahwa dalam rapat kali ini ada beberapa hal yang perlu di catat oleh pihak DPRD, karena dianggap permasalahan di LKPJ 2021 terulang kembali di LKPJ 2022.
“Jadi dalam LKPJ tahun 2021 pengangguran terbukanya turun dan kemiskinannya naik, kemudian di LKPJ 2022 ini angka kemiskinan turun, tapi angka pengangguran terbukanya naik,ini kan tidak sinkron.Kemudian dalam bidang infrastruktur,Saya tanya kepada PUPR, apakah di tahun 2022 ini kaitannya dengan urusan infrastruktur sudah tercapai apa belum?jawabnya tidak. Tapi di data ini tercapai, berarti kesimpulannya maka target terlalu rendah,dan ini kan tidak sesuai dan ini sama seperti tahun 2021.”imbuhnya.
Masih menurut sukar, selain dua hal di atas,masih ada lagi hal yang menurutnya kurang pas,sehingga pansus LKPJ belum bisa mengukur keberhasilan dari LKPJ tahun 2022 tersebut.
” Di RPJMD misi ke dua, ini di target di RPJMD jelas ada, tapi di LKPJ ini tidak dilaporkan, maka kemudian karena tidak ada benchmark (tolok ukur) nya,maka pansus LKPJ tidak bisa mengukur keberhasilan dari misi ke dua, maka tadi kita minta data tersebut agar pansus LKPJ segera bisa mengukur keberhasilan daripada LKPJ tahun 2022 misi ke dua” Paparnya.
Sedangkan ketika ditanya terkait indikator misi ke ll tersebut seperti apa,sukarudin menyampaikan bahwa isi indikator tersebut adalah presentasi kunjungan wisata, jumlah wisata, kemudian jumlah desa mandiri. Dan semua itu juga belum di laporkan di LKPJ. Sehingga terkait rencana mewujudkan misi ke ll,yakni dalam rangka mewujudkan trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan, dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa.pihaknya belum bisa mengukur tingkat keberhasilannya sampai mana.
Dengan adanya ketidakcocokan laporan tersebut pihaknya meminta pihak executive untuk jujur,agar pihaknya bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa.
“Nyapo kok minta jujur, ya ibarat tadi kalau ada sesuatu yang bermasalah tapi kalau tidak jujur, maka tidak akan ada obat untuk itu”ucapnya.
Masih menurut sukarudin,pihaknya masih akan melakukan rapat internal PANSUS,guna menyikapi permasalahan yang ada.Dan nanti ketika sudah ada jawaban,maka pihaknya akan mengundang pihak executive guna melanjutkan rapat terkait LKPJ bupati tahun 2022 ini. (Pit)