TRENGGALEK – Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, Rabu (20/5). Momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga generasi muda sebagai pondasi kedaulatan bangsa di tengah derasnya arus transformasi digital.
Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung semangat menjaga tunas bangsa demi masa depan Indonesia yang berdaulat. Tema tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yakni pentingnya perlindungan generasi muda agar mampu tumbuh di tengah perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Secara historis, Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Organisasi tersebut menjadi tonggak munculnya kesadaran berbangsa di kalangan kaum terpelajar pribumi.
Kala itu, perjuangan bangsa mulai bergerak dari perlawanan fisik menuju perjuangan berbasis pemikiran, organisasi, dan diplomasi. Semangat tersebut dinilai masih relevan hingga saat ini, terutama menghadapi tantangan baru di era digital.
Dalam amanat yang dibacakan pada upacara tersebut, dijelaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan identitas bangsa.
Saat ini, tantangan Indonesia tidak lagi sebatas menjaga kedaulatan wilayah, melainkan juga menjaga kedaulatan informasi dan ruang digital.
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap permodalan, distribusi hasil pertanian, hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
Kebijakan tersebut diperkuat dengan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai diberlakukan sejak 28 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak dapat mengakses ruang digital yang sehat dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
Menurut Edy Soepriyanto, tantangan bangsa saat ini semakin berat dan kompleks sehingga diperlukan regulasi yang matang untuk melindungi masyarakat.
“Tantangan bangsa saat ini lebih besar dan lebih komplek. Untuk itu perlunya kehati-hatian untuk menyusun dan menyiapkan regulasi yang tepat untuk melindungi bangsa ini,” Pungkas Sekda Edy.
