Radiobossfm.com– Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda APBD tahun anggaran 2026, Senin (29/9). Melalui sidang paripurna DPRD, percepatan pembangunan infrastruktur masih menjadi topik utama pembahasan APBD 2026.
Disepakati dalam sidang paripurna itu, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi disampaikan secara tertulis. Akan ada perubahan pembahasan dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2026 ini, jawaban bupati atau pandangan umum fraksi yang biasanya dilaksanakan selah Paripurna PU fraksi, kini akan sedikit mundur karena di dahului dengan rapat anggaran dan TAPD Trenggalek.
Hal ini dilakukan karena belum adanya kepastian nominal dana transfer dari pusat sehingga pembahasan APBD didahulukan rapat Badan Anggaran dengan TAPD. Hal ini karena ditakutkan setelah pembahasan yang detil, ternyata proyeksi APBD tidak sesuai dengan dana transfer dari pusat.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara dalam paripurna tersebut mengatakan, “secara rinci masih akan kita pelajari karena tadi tidak bisa dibacakan satu persatu, tapi diserahkan secara kolektif,” ungkapnya, Senin (29/9).
Kita dengar dari PDIP tadi salah satunya juga mempertanyakan dan juga mendukung tentang percepatan pembangunan infrastruktur yang salah satunya melalui pinjaman.
Yang pasti karena APBD ini sifatnya masih dinamis, jadi perubahan-perubahan juga masih sangat mungkin terjadi karena dinamika yang ada di pusat seperti itu. Tapi yang jelas kita berkomitmen untuk menambah anggaran di wilayah Infrastruktur.
“Yang pasti kita berkomitmen untuk penggunaan yang lebih tepat sasaran dan lebih banyak manfaat, coba kita akan bikin APBD ini benar-benar bisa menyenangkan semua pihak, tapi prioritas tetap di pembanguanan,” tegas Mas Syah.
Sementara itu Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menambahkan, “hari ini kita rapat paripurna 2 kali. Yang pertama terkait dengan renja tahun 2027 dan Paripurna kedua dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2026,” ujarnya.
Tadi ada usul dari PDI Perjuangan menyampaikan kemudian karena nanti perubahannya akan sangat signifikan, sehingga lainnya disampaikan secara tertulis.
Kita mengubah pola rapat kita, jadi nanti sebelum jawaban Pak Bupati kita melaksanakan rapat badan anggaran dengan TAPD. Jadi menunggu hasil dari pusat. Kita rapat dengan BANGGAR dan TAPD untuk mensinkronkan, nanti penurunannya berapa.
Kita harus pastikan, karena jelas seberapa besar akan turun. Nanti di BANGGAR itu sebagian Pandangan Umum Fraksi mana yang matching akan kitabahas. Sedangkan yang belum akan dijawab pada jawaban Pak Bupati nanti.
“Jadi tadi teman-teman menyerahkan secara tertulis. Evaluasi-evaluasi apa yang harus dilakukan oleh pak bupati. Maka bila ada sedikit perubahan, ini nanti jawaban pak bupati akan sedikit molor karena harus mensinkronkan atau mengharmonisasi anggaran dari pusat terhadap APBD kita,” imbuhnya.
Ini bukan berarti tidak mau membaca, tapi ketika dibahas terlalu detail, ternyata sinkronisasinya tidak sinkron. Sehingga pandangan umummnya tertulis, sehingga bisa dipelajari oleh teman-teman TAPD. Setelah itu kita nanti sinkronkan lagi di Badan anggaran. “Biasanya setelah pandangan umum fraksi langsung jawaban bupati. Namun ini nanti itu di tengah-tengahnya kita akan mengadakan rapat badan anggaran,” imbuh. Doding melengkapi.
