Radiobossfm.com, TRENGGALEK- Komisi lV DPRD Trenggalek melakukan rapat kerja bersama pihak RSUD dr. Soedomo serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pembahasan terkait rumah sakit Panggul yang hingga saat ini belum bisa melakukan operasional.
Komisi IV DPRD Trenggalek menyoroti beberapa hal yang menjadi pemikiran ekstra terkait rumah sakit Panggul yang belum bisa beroperasi karena kendala kurangnya anggaran yang masih yang harus di cukupi. Namun dengan melihat terkait kemampuan keuangan dari APBD yang minim, maka Komisi IV DPRD Trenggalek menyarankan adamya dana talangan dari pihak Bank.
“Kalau APBD tidak mampu untuk membiayai, maka jalan keluarnya adalah pinjam ke Bank Jatim atau ke Bank manapun,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, usai melakukan rapat di gedung DPRD Trenggalek, Rabu (9/8).
Salah satu permintaan dari pihak Komisi IV, lanjut Sukarodin, untuk.rumah sakit Panggul ini bisa operasional dengan catatan ketika buka harus sudah bekerjasama dengan BPJS. Sedangkan untuk bisa bekerjasama dengan BPJS skornya minimal harus 75. Sementara sekarang skornya baru 60.
Komisi IV juga minta kepada pihak Dinkes dan RSUD dr Soedomo Trenggalek untuk melakukan kalkulasi terkait kebutuhan anggaran dengan pola pinjam, agar rumah sakit Panggul ini bisa segera beroperasi.
Setelah rinci, tambahan anggaran yang dibutuhkan yaitu senilai 62 miliar. Dinilai terlalu besar, sehingga dari jumlah itu Komisi IV meminta untuk di tekan lagi agar beban APBD nantinya tidak berat. Karena ditahap awal, kata Sukarodin, APBD harus nombok dulu per bulan untuk bayar ke pihak Bank. Hingga akhirnya antara pihak Komisi IV, maupun RSUD dr Soedomo dan Dinkes Trenggalek sepakat dengan jumlah anggaran senilai 35 miliar.
“Karena untuk APBD untuk tahap awal kan mesti nombok bayar dulu per bulan,” kata Sukarodin.
Namun demikian pihak Komisi IV juga menanyakan untuk penambahan anggaran pada rumah sakit Panggul dengan sistem pinjam ini, nantinya masuk pada APBD perubahan atau tidak. Maka dari itu Sukarodin menegaskan untuk pihak terkait yakni Dinkes Trenggalek maupun RSUD dr Soedomo melakukan koordinasi dengan pihak Bakeuda.
Sementara itu terkait fasilitas penunjang di rumah sakit Panggul, menurut Sukarodin ada beberapa hal yang perlu di benahi agar sesuai standar. Diantaranya adalah untuk standar fasilitas pada ruang operasi.
“Untuk ruang operasi kalau sudah kita siapkan dokter bedah pasti mereka minta memenuhi syarat ruangannya untuk operasi. Dan kemarin kita lihat kesana memang tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.
Belum memenuhi syarat pada ruang operasi rumah sakit Panggul ini, lanjut Sukarodin, diantaranya dinding masih biasa dan belum dilengkapi lapisan sesuai standar aturan yang ada. Selain ruang operasi fasilitas lain yang perlu di lakukan pembenahan yaitu ruang ICU. Sementara dari sisi SDM juga masih sangat kurang termasuk belum adanya dokter spesialis.
“Dokternya spesialis dasar untuk buka itu sesuai dengan Permenkes itu kan ada 5 dokter spesialis dasar. Nah kita belum punya,” tuturnya.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek ini berharap, bagaimanapun caranya pada tahun 2024 nanti rumah sakit Panggul harus sudah buka. (pit)