Radiobossfm.com, TRENGGALEK– Komisi l DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bareng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, terkait pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyongsong APBD Perubahan Tahun 2023.
Kali ini Komisi I mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD), Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP serta Badan Kesbangpol Kabupaten Trenggalek. Rapat kerja digelar di aula DPRD Trenggalek, Rabu (9/8/2023).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto usai rapat menyampaikan dari beberapa OPD yang datang hari ini ada beberapa catatan pada perubahan anggaran di tahun 2023 ini.
“Dari PMD, untuk alat menuju online itu Siskeudesnya telah memberi gambaran bahwa besok di bulan sebelas mulai start pertama kali untuk pelaksanaan online di pemerintahan desa masing masing. Sedangkan untuk Dukcapil tidak ada permasalahan dalam program perubahan anggaran,” paparnya.
Gus Wantek, sapaan akrab Guswanto menambahkan, khusus untuk Dinas PMPTSP pihaknya lebih menekankan terkait adanya penertiban perizinan tower maupun pertambangan galian C yang ada di Trenggalek.
“Kita lebih keras kepada Dinas PTSP terutama untuk tower. Karena kemarin ada 10 tower yang belum memenuhi perizinan sedangkan yang kedua terkait galian C yang bersumber dari Provinsi, kami minta perizinan yang sudah mati berapa dan yang masih hidup berapa. Karena menurut pandangan kami itu, untuk ijin galian C sudah mati tapi masih berani menambang,” tegasnya.
Masih menurut Guswanto, untuk Kesbangpol selain terkait kegiatan partai politik maupun kegiatan paskibraka, pihaknya meminta ada rekomendasi yang bersifat merata untuk pemberian hibah.
Sedangkan saat ditanya apakah ada dana hibah untuk Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Trenggalek guna memberikan pembinaan maupun sosialisasi kepada para anggota perguruan pencak silat. Guswanto menjawab, dari Kesbangpol sudah akan ada hibah ke IPSI agar tidak menimbulkan isu isu maupun opini yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta memberikan persamaan persepsi terhadap kepentingan pemerintah daerah agar tetap terciptanya situasi kondusifitas kamtibmas yang ada di Kabupaten Trenggalek. (pit)