TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Trenggalek terus mengawal peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek, termasuk peningkatan kapasitas layanan hemodialisa atau cuci darah bagi pasien gagal ginjal. Rumah sakit milik Pemkab tersebut kini tengah memperkuat layanan. yang ditarget mampu melayani hingga 30 pasien cuci darah dalam satu kali pelayanan.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengatakan peningkatan kapasitas layanan cuci darah menjadi kebutuhan mendesak karena jumlah pasien gagal ginjal di Trenggalek terus meningkat. Selama ini, banyak pasien masih harus menjalani terapi rutin ke luar daerah seperti Tulungagung.
“Alhamdulillah untuk layanan cuci darah sudah siap. Satu kali pelayanan nantinya bisa sampai 30 pasien. Jadi masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Tulungagung, cukup di Trenggalek,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Menurut Sukarodin, penambahan fasilitas hemodialisa menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan daerah sekaligus mengurangi beban masyarakat, baik dari sisi biaya transportasi maupun waktu perjalanan pasien yang harus menjalani terapi rutin beberapa kali dalam sepekan.
Selain membahas peningkatan layanan cuci darah, Komisi IV DPRD Trenggalek juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan di RSUD dr. Soedomo, terutama terkait perubahan aturan BPJS Kesehatan yang dinilai kerap berubah dan berdampak langsung terhadap pelayanan pasien.
Sukarodin menyebut rumah sakit beberapa kali mengeluhkan pembatasan layanan akibat kebijakan BPJS, mulai dari batas hari rawat inap hingga perubahan daftar obat yang tidak lagi ditanggung.
“Pasien kadang harus dipulangkan karena batas hari rawat inap tidak lagi di-cover BPJS. Obat tertentu yang dulu ditanggung sekarang ada yang tidak lagi ter-cover. Ini membuat rumah sakit kesulitan,” jelasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian DPRD ialah antrean panjang di layanan apotek RSUD dr. Soedomo. Tingginya jumlah pasien rawat jalan setiap hari membuat proses pengambilan obat membutuhkan waktu cukup lama.
“Kalau pasien rawat jalan sehari sampai 800 orang, tentu antrean apotek panjang,” katanya.
Manajemen rumah sakit sebenarnya telah mencoba mengurangi antrean melalui layanan pengiriman obat menggunakan jasa pos dengan biaya tambahan sekitar Rp10 ribu. Namun, langkah itu dinilai belum sepenuhnya efektif, terutama bagi pasien yang harus segera mengonsumsi obat setelah pemeriksaan dokter.
“Masalahnya kalau dokter meminta obat langsung diminum, sementara antreannya lama, pasien jadi tidak bisa segera minum obat,” ujarnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Trenggalek mendorong manajemen rumah sakit segera menambah sumber daya manusia di bagian farmasi serta memperluas ruang pelayanan apotek agar pelayanan pasien lebih cepat dan antrean bisa ditekan.
“Kalau SDM kurang ya perlu ditambah. Begitu juga ruang pelayanan apotek harus diperluas atau ditambah layanan baru,” tegas Sukarodin.
Terkait penambahan dokter spesialis di tengah kondisi fiskal daerah yang belum stabil, DPRD menilai langkah tersebut tetap memungkinkan dilakukan melalui skema pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Karena ini BLUD, pengelolaannya bisa menyesuaikan pendapatan rumah sakit sendiri. Saya kira itu tidak menjadi masalah,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Trenggalek berharap peningkatan layanan hemodialisa di RSUD dr. Soedomo dapat segera direalisasikan agar masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan memadai tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
