Radiobossfm.com, TRENGGALEK- Komisi II DPRD Trenggalek terus fokus menyoroti program penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Trenggalek. Dimana anggaran yang tersedia saat ini ternyata tidak seimbang dengan angka yang akan diselesaikan.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, ia mengatakan bahwa dalam rancangan, anggaran yang di sediakan hanya berjumlah ratusan juta. Padahal dalam kenyataanya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Trenggalek saat ini masih ada sekitar 4000 kepala keluarga (KK).
“Ada sekitar 4000 KK yang masuk dalam angka kemiskinan ekstrem. Namun dalam kenyataannya dinas mitra hanya menganggarkan sekitar 12 warga saja yang akan menerima bantuan program,” kata Mugianto, usai memimpin rapat kerja terkait rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2023, bersama Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek, Rabu (9/8).
Setelah adanya pembahasan menuju rancangan APBD perubahan 2023, lanjut Mugianto, dilihat beberapa rencana kegiatan dan program di OPD yang disesuaikan dengan masalah yang tengah dihadapi pemerintah tentang kemiskinan ekstrem masih minim.
“Namun kita telah memastikan berapa pagu anggaran yang di sediakan untuk penurunan angka kemiskinan tersebut, alhasil anggaran untuk itu ternyata masih sangat minim,” imbuhnya.
Disampaikan Mugianto, setelah adanya klarifikasi dan evaluasi ini, Komisi II akan melapor kepada badan anggaran (Banggar), dimana dalam pembuatan skema program yang sasarannya bisa menurunkan kemiskinan ekstrem harus lebih dimaksimalkan.
Seperti dinas mitra Komisi II, yakni Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, yang sasarannya untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem, dalam plafon anggaran masih kecil dan sangat kurang. Ini yang terus didorong agar program penurunan angka kemiskinan ekstrem di 2024 bisa tercapai.
“Misal pada Dinas Peternakan, jika mau serius masing-masing kepala keluarga (KK) dikasih bantuan ternak dalam upaya menghadapi ekonomi sekarang,” pintanya.
Mugianto juga mencontohkan, jika jumlah KK 4000 dan dianggarkan Rp 2 juta per ekor kambing, total anggaran hanya sekitar Rp 8 miliar. Dalam anggaran itu harus di coba dalam satu tahun, namun fokus. Dengan begitu dipastikan akan kelihatan angka kemiskinan ekstrem bisa turun.
Mengingat, jumlah angka kemiskinan ekstrem di Trenggalek ada 4000 KK, jadi di hitung jumlah personil ada sekitar 10 ribu orang. Misal bantuan ternak diambil dalam hitungan per KK maka bisa menyelesaikan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
“Namun plafon yang di sediakan pada Dinas Peternakan saat ini hanya Rp 100 juta, di perikanan ada Rp 150 juta untuk bantuan lele. Dimana sasarannya juga masyarakat miskin ekstrem,” ungkapnya.
Kang Obeng, sapaan akrab Mugianto yang juga Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, dengan anggaran yang minim maka hanya ada 12 KK yang dapat diberi bantuan. Padahal target 4000 KK harus di turunkan. Maka perbandingan itu sangat kecil dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem. Dari hal tersebut pihak Komisi II akan melaporkan kepada banggar berkaitan dengan plafon anggaran.
“Komisi akan melaporkan hal itu untuk di tindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD, tentu semua sesuai program pemerintah daerah dan pusat,” pungkasnya. (pit)