Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata RI menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti (core strategy) pengembangan pariwisata nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026).
Menurut Novita, masifnya promosi pariwisata Indonesia hingga ke pasar internasional belum sejalan dengan kesiapan infrastruktur dan perencanaan tata ruang destinasi wisata.
“Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jelas belum. Harusnya anggarannya dipakai untuk membenahi akses jalan menuju destinasi pariwisata dan pemerataan tata ruang pariwisata secara merata,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai sebagian anggaran promosi lebih tepat dialihkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, seperti akses jalan, sanitasi, serta konektivitas transportasi publik antar destinasi wisata.
“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Kementerian Pariwisata belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih substansial untuk kemajuan pariwisata, alih-alih hanya fokus mengerjakan proyek event saja,” ujarnya.
Novita juga menyoroti lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, tanpa tata ruang yang jelas, pemerataan destinasi wisata sulit tercapai.
“Overtourism hanya terjadi di satu titik, sementara di titik lain justru under utilization. Akibatnya, alam rusak karena eksploitasi untuk kepentingan wisata berlebihan, imbuhnya.
Ia menilai Kementerian Pariwisata belum cukup kuat dalam memastikan pembangunan destinasi berjalan selaras dengan tata ruang berbasis ekologi.
Selain itu, Novita menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, serta BUMN, dalam membangun infrastruktur pendukung pariwisata.
“Pariwisata tidak bisa hanya bicara event dan promosi. Pariwisata harus berani memikirkan grand design infrastruktur 10 tahun ke depan. Kalau tidak, pariwisata Indonesia akan tenggelam,” katanya.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengkritisi pola pengelolaan lingkungan yang masih bersifat reaktif. Menurutnya, banyak bencana di kawasan wisata terjadi karena lemahnya upaya pencegahan sejak awal.
“Kita sering baru bergerak setelah bencana terjadi. Ironinya, negara gurun di Timur Tengah justru sangat serius menjaga kelestarian lingkungannya, dibanding negara kita yang sudah dianugerahi alam luar biasa,” pungkasnya.
Novita menegaskan pentingnya program preventif dalam menjaga kelestarian alam, bukan sekadar penanganan darurat setelah kerusakan terjadi.
Ia mendorong Kementerian Pariwisata untuk memiliki visi jangka panjang agar Indonesia mampu menjadi global hub tourism, seperti negara-negara Timur Tengah yang konsisten membangun industri pariwisata berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan pariwisata nasional harus berbasis sistem tata ruang ekologis dan zonasi yang jelas, termasuk pengaturan batas harga minimum dan maksimum produk UMKM lokal di kawasan wisata.
“Indonesia punya peluang besar menjadi global hub tourism. Ada wisatawan yang suka alam, budaya, hingga bisnis. Maka kebutuhan wisatawan harus menjadi dasar grand design zonasi wisata berbasis pengalaman, bukan sekadar proyek event dan branding,” jelasnya.
Novita menutup dengan menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan jargon semata, melainkan pilihan strategis agar Indonesia tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga dihormati sebagai destinasi kelas dunia.
“Pariwisata harus dibangun dengan visi jangka panjang, bukan sekadar promosi. Kalau fondasinya kuat, branding akan datang dengan sendirinya,” tutupnya.
