Ketua Komisi II DPRD Trenggalek : APBD Harus Pro Rakyat, Jangan Pro ASN Maupun Pro Pegawai

Mugianto, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek.

Radiobossfm.com, TRENGGALEK- Meskipun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 sudah di sahkan oleh DPRD Trenggalek menjadi Peraturan Daerah (PERDA), namun menurut Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, Masih ada beberapa hal yang harus lebih di pertajam agar tidak terulang kembali dengan kesalahan yang sama terkait adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terlalu tinggi.

“Saya hanya flashback saja kedepan jangan sampai terulang kembali hal hal serupa. Misal SILPA tahun 2022 ini hampir 300 miliar itu kan sangat besar dengan APBD yang hanya 2 trilyun,” papar Mugianto usai memimpin sidang paripurna di graha paripurna DPRD Trenggalek, Kamis (13/7/2023).

Mugianto menambahkan, ketika ia melihat dari sisi belanja langsung lebih sedikit dari belanja tidak langsung, maka pihaknya tidak bisa membangun atau berbuat sesuatu untuk masyarakat. Sedangkan dari tema pembangunan serta visi misi Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus pro rakyat, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus betul betul pro rakyat.

“Jangan sampai kita seperti tahun 2022 ini. Belanja langsung kita tidak sampai 30 persen, kan masih di bawah standar normal. Dan kalau seperti itu konsepnya, minimal 45 persen belanja langsung dan 55 persen belanja tidak langsung agar pembangunan bisa berjalan,” tegasnya.

Masih menurut politisi dari Partai Demokrat ini, ketika belanja tidak langsung meliputi gaji, perjalanan dinas, kemudian honor, dan rapat-rapat serta belanja rutin atau yang lainnya bisa di tekan, maka belanja langsung atau belanja untuk masyarakat bisa lebih tinggi. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial (Bansos), maupun bantuan hibah sosial, itu juga bisa lebih besar.

Mugianto berharap, untuk kedepan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa lebih fokus dan lebih mampu untuk menterjemahkan visi misi Bupati agar APBD itu benar benar bisa pro rakyat , tidak pro ASN maupun pro pegawai.

“Ini kritik membangun lho ya, jangan sampai sakit hati dengan statmen saya. Ayo kedepan betul betul amanah yang di berikan masyarakat, betul-betul di manfaatkan sebaik mungkin” harapnya.(pit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hubungi Kami
1
Hubungi Kami
Scan the code
Hallo Radio BOSS FM