RADIOBOSSFM, TRENGGALEK – Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) 2026 di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kamis (26/2).
Forum tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menegaskan komitmennya untuk melibatkan kelompok rentan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
Sebelumnya, penyusunan perencanaan daerah hanya melalui Musrenbang. Namun, mekanisme itu dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Sejak 2019, Pemkab Trenggalek menggagas MUSRENA KEREN sebagai ruang partisipasi yang lebih inklusif dan terarah.
Pemkab meyakini perempuan memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Anak-anak dipandang sebagai generasi penerus yang perlu dijamin tumbuh dalam lingkungan aman dan sehat. Sementara itu, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya dinilai berhak memperoleh akses setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja.
Dalam sambutannya, Syah menegaskan pentingnya memastikan dokumen perencanaan daerah benar-benar berpihak pada kelompok rentan.
“Melalui forum ini kita ingin memastikan bahwa perencanaan RKPD tahun 3027 benar-benar responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan,” tuturnya.
Ia menambahkan, seluruh masukan yang dihimpun dalam forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan terintegrasi dalam program perangkat daerah.
“Aspirasi yang dihimpun, kami harapkan menjadi bagian integral dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan begitu kebijakan yang dihasilkan nantinya bisa tepat sasaran dan berdampak nyata,” imbuhnya, Kamis (26/2).
Syah juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Menurutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan dan semangat tidak ada yang tertinggal harus diwujudkan dalam setiap kebijakan.
Menutup sambutannya, mantan anggota DPRD Trenggalek itu berharap peserta musyawarah menyampaikan usulan yang konkret dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, sehingga forum tersebut benar-benar menjadi landasan dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
