TRENGGALEK – Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Trenggalek tidak tinggal diam dalam menyikapi atas keputusan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Keputusan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi dinilai sangat membebani masyarakat. Hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang saat ini masih tertatih dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
“Kami dengan tegas menolak dan tidak setuju adanya kenaikan BBM bersubsidi yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat,” tegas Mugianto, Jumat (9/9/2022).
Dengan alasan itu, Mugianto yang juga menjabat Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Jatim ini mengatakan, kader partai Demokrat mulai dari pengurus atas hingga bawah menolak keputusan menaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa jika melihat pada era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode, jika ingin menaikkan harga BBM selalu diimbangi dengan skema lainnya dalam menutup defisit.
“Jadi tidak hanya menaikkan, zaman presiden SBY selain menaikkan BBM sekaligus mengatur skema pendapatan untuk menutup defisit,” ungkapnya.
Dalam melakukan efisiensi, imbuh Mugianto, seharusnya pemerintah menghentikan dulu proyek mercusuar dan proyek skala besar yang dirasa memberatkan APBN.
Mengutamakan dan mendahulukan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat seharusnya yang menjadi prioritas. Apalagi untuk kenaikan harga BBM selalu berdampak juga dengan naiknya harga bahan pokok, maka seharusnya diutamakan daya beli masyarakat dipulihkan terlebih dahulu.
“Oleh sebab itu tidak semestinya pemerintah menaikkan BBM seperti saat ini, selain upaya melalui tupoksi kami melakukan kegiatan sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang terimbas dari dampak naiknya harga BBM,” tuturnya. (Pit)