radiobossfm.com – Trenggalek – Kementerian Agama bersama otoritas Arab Saudi sepakat untuk menggunakan Aplikasi Visa Bio untuk semua jemaah haji Indonesia 1444 H/2023 M. Aplikasi ini digunakan dalam proses penerbitan visa melalui pendaftaran fitur biometrik wajah, sidik jari, serta fotokopi paspor. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dengan delegasi Arab Saudi di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuningan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan, Penggunaan aplikasi ‘Saudi Visa Bio’ akan diterapkan pada semua jemaah haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan jemaah saat datang di bandara Arab Saudi. Hilman menuturkan, penggunaan aplikasi “Saudi Visa Bio” memungkinkan jemaah melakukan pendaftaran secara mandiri, tanpa perlu mengunjungi kedutaan dan konsulat Arab Saudi atau pusat penerbitan visa di Indonesia. Saat ini aplikasinya sudah tersedia dan dapat diunduh bagi yang membutuhkan. Aplikasi ini dapat diunduh melalui gawai masing-masing jemaah dan semua identitas, termasuk sidik jari dan wajah jemaah direkam pada aplikasi tersebut.
Selain itu, rapat koordinasi dua negara ini juga membahas implementasi Mecca Route atau fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), bagi jemaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Layanan fast track sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan fast track, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, mereka tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi. Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track sebanyak 55.321 jemaah.
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menambahkan, untuk keberlanjutan layanan fast track, pihak Arab Saudi meminta agar MoU antara Indonesia dan Arab Saudi bisa segera dilakukan. Dengan begitu, perencanaan fast track dapat dilakukan lebih awal. Untuk lokasi fasilitas fast track, akan dilakukan pembahasan bersama dengan pihak Otoritas Bandara Soetta, Angkasa Pura 2, Imigrasi, Avsec, dan maskapai penerbangan.
SUMBER : KOMPAS